KODAM JAYA, PEMPROV DKI, DAN KEMENTERIAN PUPR TANDATANGANI KESEPAKATAN NORMALISASI CILIWUNG
Penandatanganan dilakukan di Balai Kota, Kamis (19/5), oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Laksmana, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Mudjiadi.
Setidaknya ada tiga lokasi lahan milik Kodam Jaya yang akan digunakan untuk normalisasi Ciliwung ini, yakni di Komplek Rindam Jaya, Kelurahan Gedong Jakarta Timur, Komplek Zeni, Rawajati, Jakarta Selatan, dan Kampung Berlan, Kebon Manggis, Jakarta Timur. Dengan potensi untuk normalisasi dibutuhkan 6.000 meter persegi di Berlan, 7.000 meter persegi di Rawajati, dan di Rindam 9.000 meter persegi sehingga total sekitar 34 hektare.
Dirjen Sumber Daya Air Kemeterian PUPR, Mudjiadi mengatakan, MoU ini merupakan tindak lanjut dari program penuntasan dan pengamanan DKI dari banjir. Ia mengatakan, penanganan banjir Jakarta dilakukan secara komprehensif mulai dari hulu, tengah, dan hilir.
Di hulu, katanya, pihaknya membangun waduk Ciawi dan Sukamahi, di tengah dilakukan normalisasi di 13 sungai, yang salah satunya adalah sungai Ciliwung, sedangkan di daerah hilir yakni di pantai utara Jakarta dibangun tanggul yang masuk ke dalam program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
“Yang sudah selesai di tengah khusus Ciliwung kami sudah tambah pintu di Manggarai dan Karet. Di Karet kami sudah bisa naikkan debit air dari 500 jadi 700 meter kubik per detik. Di Manggarai dari 300 ke 500 meter kubik per detik. Jadi masalah ada kapasitas sungai Ciliwung masih di bawah 300 meter kubik per detik,” katanya.
Dengan demikian, supaya Jakarta bisa mitigasi banjir maka diperlukan pelebaran kapasitas sungai Ciliwung melalui normalisasi supaya menjadi 500-600 meter kubik per detik. Diakuinya, pelebaran sungai ini masalah utamanya adalah persoalan lahan. Normalisasi Ciliwung sendiri ditandatangani pada tahun 2013 yang menurut kontrak akan selesai pada 2016.
“Tapi karena ada masalah di lapangan, diperpanjang sampai 2017. Diharapkan 2017 selesai,” katanya.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya sesegera mungkin akan membangun rusun untuk bisa merelokasi warga-warga yang terdampak normalisasi. Tahun ini pihaknya menargetkan pembangunan sebanyak 20.000 unit untuk menampung mereka yang saat ini berada di bantaran kali.
“Tahun depan kami bangun 50. 000 unit. Selesainya pasti jatuhnya 2018, sedangkan kontrak normalisasi berakhir 2017, tapi paling tidak, toh yang tinggal di tempat yang kita bebaskan kebanyakan menyewa sehingga kalau sudah ditertibkan mereka boleh menyewa dulu di tempat lain, yang 50.000 lalu bisa masuk,” pungkasnya.
Sementara itu, Pangdam Jaya, Mayjen TNI Teddy Laksamana mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh sleuruh pembangunan yang ada di wilayah DKI.
"Kami TNI AD tidak akan jadi penghambat. Kodam jaya mendukung apa yang jadi kebijakan pembangunan DKI," tegasnya.
Deti Mega Purnamasari/FMB
Suara Pembaruan
Tinggalkan Komentar